Apa itu E-Bupot Unifikasi dan Apa Bedanya dengan E-Bupot 23/26?

E-Bupot Unifikasi adalah sebuah dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh sebagai bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh dan menunjukkan besaran PPh yang dipotong atau dipungut ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Sekedar informasi, e bupot unifikasi tersedia dalam dokumen elektronik dan kertas.

Sementara itu, E-Bupot 23/26 adalah sebuah dokumen elektronik untuk membuat bukti potong, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Layanan tersebut dikenal dengan sebutan e-bupot.

Adapun kesamaan yang dalam segi manfaat pada kedua aplikasi ini yakni menyediakan fitur tanda tangan elektronik, mudah digunakan, mudah diakses, dan yang paling penting menghemat waktu pelaporannya dalam melaporkan pajak. Tidak hanya itu, kedua aplikasi tersebut mewajibkan penggunanya untuk memiliki Sertifikat Elektronik yang dapat dilakukan dengan mengaktivasi EFIN dan telah melakukan registrasi di DJP Online.

Kemudian, dilihat dari perbedaan fungsinya, jenis PPh yang dipotong atau dipungut e-bupot yakni hanya PPh 23 dan PPh 26. Sedangkan e-bupot unifikasi memotong dan memungut beberapa jenis PPh yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26.

Adapun perbedaan umum lainnya dapat ditemukan dalam pemberian nama dokumen. Pada e-bupot 23/26 menggunakan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk e-SPT yang hanya meliputi PPh 23 dan 26. Sedangkan pada e-bupot unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi yang meliputi beberapa jenis PPh seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, e-bupot unifikasi lebih unggul dibandingkan bukti potong pajak sebelumnya. Sebab, adanya aplikasi tersebut kegiatan transaksi yang terkena ragam jenis PPh cukup dicantumkan ke dalam satu bukti pemotongan atau pemungutan saja. Pelapor pun dapat lebih leluasa melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan tanpa pusing memilih ragam jenis bukti potong.

Kembali membahas e-bupot 23/26. Menurut PER-14/PJ/2013, SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan pemotong. Adapun kriteria pemotong yang dimaksud yakni :

  • Pemotong memotong PPh 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan hari tua, atau pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya dengan jumlah lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
  • Pemotong memotong PPh 21 (Tidak Final) dan PPh 26 selain pemotongan dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
  • Pemotong memotong PPh 21 (Final) dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
  • Pemotong menyetor pajak dengan SSP atau bukti Pbk dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Sedangkan e-bupot unifikasi, pemotong atau pemungut PPh memiliki kewajiban membuat bukti potong atau pungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi dengan memenuhi kriteria sesuai Peraturan DJP PER-23/PJ/2020.

Syarat Menggunakan e-Bupot Unifikasi

Sesuai dengan amanat dalam PER-23/PJ/2020, bentuk dokumen bukti potong atau pungutan unifikasi dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi yaitu elektronik. Dokumen tersebut dibuat lalu disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Sebelum menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi dengan aplikasi e-Bupot Unifikasi, pemotong atau pemungut PPh wajib memiliki sertifikat elektronik. Kebijakan ini ditegaskan pada penggalan Pasal 10 ayat (1) PER-23/PJ/2020.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang di dalamnya terdapat identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak transaksi elektronik yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik serta tanda tangan elektronik.

Bagi pemotong atau pemungut PPh yang belum memiliki sertifikat elektronik, diwajibkan untuk melakukan penyampaian permintaan sertifikat elektronik yang dilakukan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat elektronik, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Adapun penyampaian permintaan sertifikat elektronik juga wajib dilakukan bagi pemotong atau pemungut PPh yang memiliki sertifikat elektronik namun masa berlakunya telah habis.

Sekedar informasi, penyesuaian ketentuan terkait petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP sudah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020. Kebijakan tersebut telah ditetapkan sejak 13 Maret 2020.

Kemudian, SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan pemotong atau pemungut PPh guna melakukan pelaporan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan atau pemungutan PPh, serta penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kita periode Januari 2021, otoritas menyampaikan bahwa pelaporan SPT Masa unifikasi sebelumnya telah dilakukan secara bertahap di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan amanat PER-20/PJ/2019. Adapun peraturan tersebut dicabut lalu digantikan dengan PER-23/PJ/2020 guna penerapan yang lebih luas.

Pada sisi lain, sampai saat ini, Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan informasi terkait aplikasi e-Bupot Unifikasi yang dapat digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh. Sekedar informasi, PER-23/PJ/2020 sudah berlaku sejak 28 Desember 2020.

Pada pasal 8 diterangkan bahwa pemotong atau pemungut PPh harus menyetor PPh yang sudah dipotong atau dipungut. Paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan atau pemungutan PPh wajib dilakukan pelaksanaan penyetoran PPh terutang yang disetorkan sendiri. Adapun waktu yang diberikan paling lama 15 hari sesudah masa pajak berakhir.

Penyampaian SPT Masa PPh unifikasi paling lama 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Mengenai hal terkait SPT Masa PPh unifikasi sayangnya tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut.

Leave a Comment